Wagub NTT Kunjungi Lokasi Pengungsian Erupsi Lewotobi, Pemda Tegaskan Proses Pembangunan Huntap Terus Berjalan

REPORTASENTT.COM, LARANTUKA- Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja ke lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Selasa (15/7).

Dalam kunjungan tersebut, Wagub didampingi sejumlah pejabat Pemprov NTT, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Wakil Bupati Flores Timur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wagub dan rombongan di tengah masyarakat pengungsi.

Baca Juga: Kasus Korupsi Proyek Air di Ile Boleng Naik ke Penyidikan, Jaksa: Akan Ada Tersangka

Ia menyampaikan kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses eksekusi kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana dan relokasi korban terdampak erupsi.

"Pekerjaan pemerintah saat ini adalah eksekutorial, melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah bukan diam, tapi sedang bekerja mencari solusi terbaik," kata Wakil Bupati.

Menurutnya, pemerintah telah menetapkan lokasi hunian tetap (Huntap) untuk enam desa terdampak bencana secara terpusat di atas lahan seluas 130 hektar.

Baca Juga: Kejaksaan Geledah Kantor PU Flotim, Usut Dugaan Korupsi Proyek IPA di Ile Boleng

Namun demikian, ruang bagi lokasi alternatif tetap dipertimbangkan mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada lahan asal mereka.

“99 persen masyarakat yang terkena dampak adalah petani. Jika dipindahkan terlalu jauh dari lokasi asal, akan memunculkan masalah baru dalam keberlanjutan hidup mereka,” jelas Ignas Uran.

Pemerintah, lanjutnya, tetap berproses dalam pembangunan Huntap.

Baca Juga: Sosok di Balik Kematian Notaris Sidang Alatas Bikin Geleng- geleng Kepala!

Akses jalan menuju lokasi mulai dibuka sejak 2 Juni dan kini telah mencapai 5 kilometer dari arah Tiku Tukan. Ditargetkan, pembangunan fisik Huntap sudah mulai berlangsung paling lambat awal Agustus.

Di sisi lain, Wakil Bupati juga menyoroti rendahnya partisipasi dan komunikasi dari sebagian kepala desa.

Ia mengingatkan pentingnya peran kepala desa dalam menyampaikan data valid dan tidak menciptakan polemik yang memperkeruh suasana di tengah kondisi masyarakat yang masih trauma.

Baca Juga: Guru SD di NTT Diduga Cabuli 24 Siswa, Praperadilan Ditolak Hakim!