“Kepala desa jangan liar, tenangkan masyarakat. Kita harus jujur dalam data. Kalau satu rumah dihuni dua KK, tapi hanya ditulis satu KK, ini bisa jadi masalah besar ke depan,” ucapnya.
Ia menjelaskan pendekatan pemerintah dalam bantuan pengungsi bukan dalam bentuk ganti aset dengan aset, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala BNPB, tetapi sebagai bentuk dukungan kemanusiaan dan pemulihan jangka panjang.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati Flores Timur mengingatkan seluruh pihak untuk tidak mengubah-ubah data demi kepentingan sesaat.
Baca Juga: Nara Teater Pentas Ibu Tanah di Desa Nayubaya, Buka Tur Teater Bertema Sejarah dan Perlawanan
Menurutnya, pemerintah siap memulai proses pembangunan, tetapi data dan kondisi sosial masyarakat harus jelas dan disepakati bersama.
“Jangan nanti data berubah-ubah. Kita tidak ingin ada konflik di kemudian hari hanya karena data tidak valid. Negara siap bangun, tapi mari kita bantu dengan data yang benar dan satu suara,” tutupnya.
Artikel Terkait
Perawat dan Bidan di Adonara Terpaksa Gantikan Dokter, Ini Penjelasan Lengkap Kepala Puskesmas
Uskup Agung Ende: OMK SVD Harus Jadi Terang Dunia dan Agen Perubahan
Bongkar Atap, Gasak Isi Toko: Aksi Nekat Pencuri di Kupang
Kejaksaan Geledah Kantor PU Flotim, Usut Dugaan Korupsi Proyek IPA di Ile Boleng
Kasus Korupsi Proyek Air di Ile Boleng Naik ke Penyidikan, Jaksa: Akan Ada Tersangka