Waspada “Penumpang Gelap” Reformasi Polri, Habiburokhman Singgung Agenda Tersembunyi di Balik Narasi Kritis

Di sisi lain, ia mengakui setiap institusi, termasuk Polri, masih menghadapi persoalan oknum yang melakukan pelanggaran.

Namun, hal tersebut tidak seharusnya dijadikan dasar membangun opini yang menggeser arah reformasi.

“Kita paham di semua institusi ada oknum yang melakukan kesalahan. Tapi kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri dengan cara yang salah kaprah,” ujarnya.

Baca Juga: Dasco Targetkan UU Ketenagakerjaan Baru Rampung Oktober 2026

Ia menambahkan, percepatan reformasi Polri perlu dikawal secara objektif dan konstruktif agar tetap berjalan sesuai koridor konstitusi serta ketentuan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000, demi memperkuat institusi dan menjaga stabilitas pemerintahan.

“Percepatan reformasi Polri harus kita kawal bersama, tetap berada di jalur konstitusi, demi memperkuat institusi Polri dan menjaga stabilitas pemerintahan,” kata Habiburokhman.