REPORTASENTT.COM, PANIAI- Sebuah video yang memperlihatkan intervensi aparat keamanan dari Polres Paniai saat rapat pleno rekapitulasi suara di aula kantor KPU Kabupaten Paniai, Kamis (19/12/2024), menjadi viral di media sosial.
Video tersebut memicu berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Paniai, Pdt. Frans Tebai, yang memberikan pernyataan terkait insiden tersebut.
Dalam keterangannya, Pdt. Frans Tebai menjelaskan bahwa ia diberi tugas untuk memimpin doa sebelum rapat pleno dimulai.
Dalam keterangannya, Pdt. Frans Tebai menjelaskan bahwa ia diberi tugas untuk memimpin doa sebelum rapat pleno dimulai.
Namun, situasi di lokasi sudah memanas karena banyak massa yang berkumpul di depan kantor KPU.
"Mereka melarang saya memimpin doa, meski saya sudah menegaskan bahwa saya tidak terlibat dengan partai politik mana pun," ujarnya.
Menurut Pdt. Frans, ketegangan terjadi karena masyarakat merasa tidak puas dengan proses yang berjalan.
Menurut Pdt. Frans, ketegangan terjadi karena masyarakat merasa tidak puas dengan proses yang berjalan.
Dalam sistem noken, seharusnya ada kesepakatan antara kepala suku dan masyarakat mengenai keputusan yang diambil.
Namun, ia mengungkapkan bahwa keputusan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Yang diinginkan masyarakat dan kepala suku tidak diakomodir. Mereka ingin apa yang disepakati dibawa ke KPU untuk ditetapkan,” ungkapnya.
“Yang diinginkan masyarakat dan kepala suku tidak diakomodir. Mereka ingin apa yang disepakati dibawa ke KPU untuk ditetapkan,” ungkapnya.
Merespons situasi tersebut, aparat keamanan yang dipimpin oleh Kapolres Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, S.I.K., mengambil langkah untuk mengamankan kondisi.
Pdt. Frans menegaskan bahwa tindakan polisi tidak memiliki kaitan dengan keberpihakan terhadap kandidat atau partai tertentu.
“Polisi bertindak sesuai dengan tugas mereka sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Tidak ada sangkut pautnya dengan kandidat atau partai politik,” katanya.
“Polisi bertindak sesuai dengan tugas mereka sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Tidak ada sangkut pautnya dengan kandidat atau partai politik,” katanya.
Baca Juga: Inilah Keunggulan Status PPPK Paruh Waktu Dibanding Honorer Biasa
Sebagai tokoh agama, Pdt. Frans juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, termasuk aparat keamanan dan tokoh agama.
Sebagai tokoh agama, Pdt. Frans juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, termasuk aparat keamanan dan tokoh agama.
Dalam suasana Natal, Pdt. Frans mengimbau masyarakat, khususnya para kandidat yang bersaing, untuk menjaga perdamaian.
Ia meminta agar konflik politik tidak merusak keharmonisan di Kabupaten Paniai.
Baca Juga: Banyak Polisi Terjerat Kasus: Rudianto Lallo Desak Polri Benahi Pengawasan Internal
“Lima kandidat yang maju di Kabupaten Paniai, saya berpesan sebagai umat beragama, di bulan Natal ini, bulan yang membawa damai, jangan ciptakan konflik gara-gara politik,” tegasnya.
“Lima kandidat yang maju di Kabupaten Paniai, saya berpesan sebagai umat beragama, di bulan Natal ini, bulan yang membawa damai, jangan ciptakan konflik gara-gara politik,” tegasnya.
Artikel Terkait
Jelang Nataru, Polresta Mataram Gelar Operasi Khusus, Puluhan Liter Barang Tak Berizin Disita
Insiden di Desa Marada: Dipicu Konflik Utang- piutang, Seorang Petani Alami Hal Ini
Polresta Bogor Kota Bongkar Sindikat Curanmor Terorganisir
Kasus Korupsi Fantastis, Negara Rugi Rp 12,8 Miliar, Polisi Bongkar Modus Pelaku!
Jelang Natal dan Tahun Baru, Korpolairud Polri Siapkan Layanan Ambulans Udara