Relokasi ala Pemda Kupang: Warga Pulau Kera Melawan Penggusuran Berkedok Lingkungan

REPORTASENTT.COM, KUPANG- Ratusan warga Pulau Kera, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Kupang, Kamis (15/5).

Aksi yang berlangsung di tiga titik strategis, Kantor Gubernur NTT, DPRD Provinsi NTT, dan Mapolda NTT, itu menyoroti penolakan keras terhadap rencana relokasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kupang.

Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen, tokoh adat, perempuan, pemuda, hingga mahasiswa, menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan relokasi yang dinilai sepihak dan tidak melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Baca Juga: RUPS Luar Biasa Bank NTT: Gubernur Kupas Alasan di Balik Direksi Bebas Politik

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan paksa kami angkat kaki dari tanah leluhur kami tanpa diajak bicara. Pemerintah seolah menjadi penguasa, bukan pelayan rakyat,” teriak seorang orator dari atas mobil komando di depan Gedung DPRD NTT.

Mereka membawa berbagai poster dengan pesan keras, seperti “Kritik bukan tindakan kriminal”, “Intimidasi bukan solusi”, dan “Wujudkan pendidikan ilmiah, demokratis, dan membebaskan”.

Polisi Kerahkan 146 Personel

Untuk mengawal jalannya aksi, aparat Kepolisian Resor Kupang Kota menerjunkan 146 personel.

Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan R.J.H. Manurung, mengatakan pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif.

“Kami pastikan pengamanan maksimal, tapi juga menjunjung tinggi hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar Aldinan kepada wartawan.

Baca Juga: MUSIK KEREN” Resmi Diluncurkan Gubernur NTT, Apa Isi dan Dampaknya bagi Rakyat?

Meski berlangsung damai, sempat terjadi ketegangan saat sekelompok massa mencoba memasuki halaman Kantor Gubernur NTT.

Aparat segera bertindak menghalau, dan situasi berhasil dikendalikan tanpa insiden berarti.

Kritik Terhadap Pendekatan Represif

Penolakan terhadap relokasi juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.